Posted on: December 29, 2022 Posted by: dupostc Comments: 0

Tantangan Pelaksanaan Dalam Pendidikan Dasar Di Daerah Perdesaan – Negara yang berkembang dalam menghadapi begitu banyak sekali tantangan dalam cara menyediakan sebuah layanan pendidikan yang sangat baik, terutama di dalam daerah pedesaan dan juga terpencil. Indonesia juga tidak dapat terkecuali. Meskipun dalam akses ke dalam pendidikan dasar di negara Indonesia telah dapat mencapai angka sebuah partisipasi yang universal, sebuah kualitas dalam layanan pendidikan dan juga sebuah hasil dalam belajar siswa yang masih rendah. Bank Dunia baru saja merilis hasil survei yang dilakukan di lima kabupaten termiskin di Indonesia.

Tantangan Pelaksanaan Dalam Pendidikan Dasar Di Daerah Perdesaan

edupost – Survei ini telah dilakukan pada sekitar tahun 2016-2017 di antara 270 SD di sebuah desa-desa yang sangat terpencil. guru, Kepala sekolah, komite sekolah, siswa, orang tua dan juga seorang kepala desa yang berpartisipasi dalam sebuah survei.

Pertama, survei menemukan bahwa sekolah dan desa juga menghadapi sebuah masalah dalam konektivitas yang juga dapat menghalangi sebuah guru terbaik untuk dapat bekerja di area sini. Rata-rata sebuah lokasi juga berjarak sekitar 149 km atau juga lima jam dari sebuah kota pemerintah; hanya 29 persen yang tersambung ke jaringan listrik; dan hanya 17 persen yang memiliki akses internet.

Baca Juga : Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Melalui Perencanaan Berbasis Data

Hasil sebuah survei juga menunjukkan sebuah alokasi dalam sumber daya yang angat berbeda: 91% dari sekolah memiliki sebuah toilet yang berimbang gender; 54% juga memiliki sebuah perpustakaan; Namun, hanya sekitar 39 persen yang juga memiliki buku teks yang sangat memadai. Hasilnya menunjukkan bahwa memprioritaskan pendanaan dapat mengurangi kesenjangan. Selain itu, kondisi kerja seorang guru yang telah bekerja di sebuah daerah yang terpencil dapat juga diperbaiki dengan cara merenovasi sebuah gedung sekolah dan juga sebuah akomodasi guru.

Kedua, yaitu kualitas dalam layanan sebuah pendidikan di dalam sekolah dengan penelitian yang dibatasi oleh sebuah komposisi tenaga pengajar, kualifikasi guru, dan juga tuntutan dalam mengajar didalam beberapa kelas. 34 persen guru dan 18 persen kepala sekolah hanya berijazah SMA. Guru PNS merupakan 40% dari total staf pengajar dan kesenjangan diisi oleh guru kontrak (42,5% guru secara sukarela dan 15,8 merupakan kontrak dengan kabupaten atau juga provinsi).

Padahal denga sebuah penghasilan yang rata-rata dengan guru PNS adalah sekitar Rp. 8,4 juta per bulan, guru relawan jua hanya menerima gaji sebesar Rp 550.000. Guru relawan juag biasanyajuga memiliki sebuah pekerjaan dalam paruh waktu dan juga sebuah kualifikasi yang lebih rendah dari sebuah guru PNS. Meskipun dalam sebuah rasio dalam kelas yang mendekati sebuah rata-rata nasional yaitu sekitar (20 siswa per kelas di daerah yang disurvei dibandingkan dengan 23 secara nasional), guru yang disurvei sering menggantikan guru yang tidak hadir dan harus mengajar di beberapa kelas (25% sekolah) meskipun mereka tidak pernah mendapatkan setiap mengajar memiliki pelatihan tentang hal ini.

Ketiga, ketidakhadiran guru merupakan masalah utama, karena secara langsung mempengaruhi apakah siswa belajar di sekolah atau tidak. Pada kunjungan mendadak ke sekolah sampel diketahui bahwa 25 persen kelas tidak memiliki guru dan 17 persen guru tidak datang ke sekolah. Analisis kami juga sangat menunjukkan bahwa dengan ketidakhadiran seorang guru yang berkorelasi pada sebuah nilai positif dengan sebuah guru laki-laki, status guru, dan juga sebuah tingkat kontrol dalam manajemen sekolah yang sangat rendah. Dengan sebuah kata lain: seorang guru honorer juga lebih sering dapat mengajar. Sebuah Analisis kami juga telah menunjukkan bahwa seorang guru yang telah dievaluasi oleh seorang pimpinan sekolah juga cenderung lebih terlibat di sekolah. Oleh karena itu, memastikan pengawasan dan pengawasan guru dapat mengurangi ketidakhadiran guru.

Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kualifikasi dan keterampilan guru, serta meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja guru. Dalam jangka pendek, pelatihan peningkatan kapasitas harus memprioritaskan lebih banyak guru yang bekerja di daerah terpencil, atau mensyaratkan persentase minimal peserta berasal dari daerah terpencil.

Dalam jangka panjang, guru yang berkualitas baik guru baru maupun guru lama harus memiliki insentif yang lebih baik untuk bekerja di daerah terpencil. Padahal, dari sudut pandang politik, bekerja di daerah terpencil seharusnya menghasilkan nilai lebih bagi guru untuk menjadi PNS. Fakta bahwa bekerja di daerah terpencil cenderung tidak terdefinisi menghalangi banyak guru. Penilaian dampak sebuah KIAT Guru yang menyatakan bahwa dengan hasil dalam pembelajaran siswa juga meningkat ketika banyak masyarakat yang terlibat dalam acara peningkatan sebuah akuntabilitas seorang guru dan juga tunjangan yang khusus dibayarkan kepada seorang guru berdasarkan sebuah partisipasi.

Keempat, dan yang paling mengkhawatirkan, sebagian besar siswa yang diuji mendapat nilai dua tingkat di bawah kelas di mana mereka saat ini terdaftar dalam pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Analisis kami mengaitkan hasil belajar yang rendah dengan pendidikan orang tua yang rendah; lebih sedikit waktu untuk pendidikan anak-anak mereka; dan apalagi partisipasi dalam dewan sekolah dan guru.

Anehnya, orang tua puas dengan kualitas pendidikan dan hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki harapan yang sangat moderat tentang kualitas pengajaran sekolah atau tidak jelas tentang layanan apa yang harus diberikan oleh guru. Peningkatan pengetahuan dan juga sebuah kesadaran kepada orang tua yang kemungkinan akan dapat meningkatkan beberapa tuntutan dan juga sebuah partisipasi mereka dalam sebuah pendidikan yang sangat berkualitas. Pada akhirnya, kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah cenderung mengarah pada aspirasi dan prospek karir yang lebih tinggi bagi siswa.