Posted on: December 9, 2022 Posted by: dupostc Comments: 0

Indeks Pendidikan Indonesia Rendah Membuat Daya Saing Jadi Lemah – Sumber daya manusia semakin menjadi perhatian utama bagi perusahaan dan negara. Karakteristik dan keterampilan individu semakin dilihat sebagai pendorong utama pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Negara mana saja yang telah mempersiapkan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas daya saing, bakat, dan kualitas sebuah sumber daya manusia? Juga bagaimana sebuah daya saing dapat diukur?

Indeks Pendidikan Indonesia Rendah Membuat Daya Saing Jadi Lemah

edupost – Negara berkembang menghadapi banyak tantangan dalam menyediakan layanan pendidikan yang baik, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Indonesia juga tidak terkecuali. Meskipun dalam akses ke dalam pendidikan dasar di negara Indonesia juga telah mencapai sebuah angka dalam partisipasi yang universal, sebuah kualitas dalam layanan dunia pendidikan dan juga sebagai hasil dalam belajar siswa masih rendah. World Bank baru saja merilis hasil survei yang dilakukan di lima kabupaten termiskin di Indonesia. Survei ini dilakukan pada tahun 2016-2017 di 270 SD di desa-desa terpencil. Kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, orang tua dan kepala desa berpartisipasi dalam survei.

Lemahnya Daya Saing Indonesia

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) (PDF) adalah peringkat daya saing suatu negara berdasarkan keterampilan atau bakat sumber daya manusia suatu negara. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai indeks ini antara lain pendapatan per kapita, pendidikan, infrastruktur TI, gender, lingkungan, tingkat toleransi, dan stabilitas politik. Di ASEAN, Singapura menduduki peringkat satu dengan skor 77,27. Berikutnya Malaysia (58,62), Brunei Darussalam (49,91) dan Filipina (40,94).

Baca Juga : Keterkaitan Rantai Kemiskinan dan Tingkatan Dalam Pendidikan

Indonesia berada di urutan keenam dengan skor 38,61. Infografis Cek Data HR Score Competitiveness Report Indonesia yang diterbitkan INSEAS menyusun peringkat yang menyoroti pendidikan. Beberapa aspek pendidikan yang dijadikan metrik antara lain pendidikan formal, pelatihan vokasi, tingkat literasi, peringkat universitas internasional, jurnal akademik, mahasiswa internasional, pentingnya pendidikan bagi dunia usaha, jumlah lulusan teknisi dan peneliti, berbagai penelitian. hasil dan jurnal ilmiah. Berdasarkan hasil Indonesia dan negara ASEAN lainnya, apakah ada keterkaitan antara bakat dan pendidikan di negara-negara tersebut?

Kondisi Pendidikan Indonesia

Berdasarkan Indeks Pendidikan yang diterbitkan oleh Human Development Reports, Indonesia berada di urutan ketujuh ASEAN pada tahun 2017 dengan skor 0,622. Singapura meraih skor tertinggi 0,832. Di posisi kedua Malaysia (0,719) diikuti Brunei (0,704). Keempat adalah Thailand dan Filipina, keduanya di 0,661. Cek Infografis Data Skor Kompetisi SDM Indonesia Angka ini dihitung dengan menggunakan biaya kuliah rata-rata dan biaya kuliah yang diharapkan. Jadi berapa lama rata-rata sekolah di negara-negara Aseab?

Rata-rata Penduduk Indonesia Bersekolah Di SMP

Data menunjukkan Singapura memiliki rata-rata pendidikan sekolah terlama dibandingkan negara ASEAN lainnya yaitu 11,5 tahun. Negara selanjutnya adalah Malaysia dengan rata-rata lama sekolah 10,2 tahun. Juga, rata-rata lama bersekolah di Filipina adalah 9,3 tahun. Sedangkan rata-rata lama pendidikan di Indonesia adalah 8 tahun. Di belakang Indonesia adalah Thailand (7,6 tahun), Laos (5,2 tahun), Myanmar (4,9 tahun) dan Kamboja (4,8 tahun).

Hasil Kajian Infografis Data SDM Indonesia Melihat data GTCI di atas, terdapat korelasi antara lama sekolah penduduk dengan talent pool sumber daya negara. Jika diperhatikan, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Filipina berkali-kali mendarat di 5 besar ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia bahkan tertinggal dari Malaysia dan Filipina. Namun rata-rata lama sekolah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Rata-rata tahun sekolah menunjukkan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang saat ini. Semakin tinggi rata-rata tahun sekolah, semakin lama/tinggi pendidikan yang diselesaikan. Sumber: Statistik pendidikan, mis. rata-rata lama bersekolah pada tahun 2015 adalah 8,32 tahun. Rata-rata meningkat menjadi 8,42 pada tahun 2016 dan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 8,5 tahun. Pada tahun 2018, rata-rata lama pendidikan di Indonesia adalah 8,58 tahun atau setingkat 2 SMA/sederajat.

Sayangnya, rata-rata lama sekolah tahun 2018 tidak mencapai target 8,7 tahun dari renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, target RPJMN 2019 tidak terpenuhi: Rata-rata usia sekolah penduduk di atas 15 tahun adalah 8,8 tahun. Secara provinsi, DKI Jakarta menempati urutan tertinggi dengan rata-rata pendidikan 11,06 tahun, diikuti Kepulauan Riau (10,01 tahun) dan Maluku (9,78 tahun). Provinsi dengan rata-rata sekolah terendah adalah Papua (6,66 tahun), Kalimantan Barat (7,65 tahun) dan NTB (7,69 tahun).

Pendapatan Rendah

Tahun ajaran dihitung 6 tahun untuk lulusan SD, 9 tahun untuk lulusan SMP, 12 tahun untuk lulusan SMA, terlepas dari pernah keluar kelas atau tidak. Ada juga perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Rata-rata penduduk perkotaan menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, sedangkan rata-rata penduduk pedesaan hanya memiliki 7 tahun/setara SMA (sekitar 7 tahun).

Ada perbedaan besar dalam kelompok penyandang cacat. Selisih rata-rata pendidikan penyandang disabilitas dan non disabilitas sekitar 4 tahun. Dari sumber yang sama diketahui bahwa orang yang berbadan sehat dapat bersekolah hingga SMP/sederajat, sedangkan seorang penyandang dalam disabilitas juga hanya dapat bersekolah hingga sebatas kelas 4 SD/sederajat. Artinya dalam sistem dunia pendidikan kita juga masih belum dapat inklusif dan juga akses dalam pendidikan juga masih sangat terbatas.

Indonesia menempati urutan ke-67 dari total 125 nama negara di dunia dalam peringkat GTCI 2019. Sumber daya dalam manusia juga penting untuk dapat menjadi sebuah prioritas bagi sebuah pemerintah. Dapat dikatakan bahwa daya saing sumber daya manusia di Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara lain. Maka Salah satu cara guna untuk dapat meningkatkan sebuah nilai daya saing adalah merupakan dengan cara meningkatkan sebuah kualitas dalam pendidikan di negara Indonesia. Selain itu, anggaran dalam pendidikan dinegara Indonesia juga sangat relatif tinggi dan trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, anggaran pendidikan Rp375,4 triliun pada 2014 dan meningkat menjadi Rp492,5 triliun pada 2019, atau 20% dari belanja APBN.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 2019, antara lain untuk program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, pembangunan/ renovasi fasilitas pendidikan dan hibah Bidik Misi. Jika Indonesia ingin SDM-nya siap memasuki usia produktif, pelaksanaan dan pengawasan alokasi sumber daya pendidikan menjadi sangat penting bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Hasil Survei

Pertama, survei menemukan bahwa sekolah studi dan desa menghadapi masalah konektivitas yang dapat membuat guru terbaik enggan bekerja di sini. Rata-rata, lokasi berjarak 149 km atau lima jam dari kota pemerintah; hanya 29 persen yang tersambung ke jaringan listrik; dan hanya 17 persen yang memiliki akses internet. Hasil survei menunjukkan alokasi sumber daya yang berbeda: 91% sekolah memiliki toilet berimbang gender; 54% memiliki perpustakaan; Namun, hanya 39 persen yang memiliki buku teks yang memadai. Hasilnya menunjukkan bahwa sebuah kesenjangan dapat juga dikurangi dengan cara memprioritaskan sebuah pendanaan. Juga selain itu, dalam kondisi sebuah kerja guru yang dapat bekerja di daerah terpencil dapat diperbaiki dengan merenovasi fasilitas dalam sekolah dan juga rumah guru.

Kedua, kualitas layanan pendidikan di sekolah penelitian dibatasi oleh kualifikasi guru, komposisi tenaga pengajar, dan tuntutan mengajar beberapa kelas. 34 persen guru dan 18 persen kepala sekolah hanya berijazah SMA. Guru PNS merupakan 40% dari total staf pengajar dan kesenjangan diisi oleh guru kontrak (42,5% guru sukarela dan 15,8 kontrak kabupaten atau provinsi). Padahal penghasilan rata-rata guru PNS adalah Rp. 8,4 juta per bulan, guru relawan hanya menerima Rp 550.000.

Guru relawan biasanya memiliki pekerjaan paruh waktu dan kualifikasi lebih rendah dari guru PNS. Meskipun rasio kelas mendekati rata-rata nasional (20 siswa per kelas di daerah yang disurvei dibandingkan dengan 23 secara nasional), guru yang disurvei sering menggantikan guru yang tidak hadir dan harus mengajar di beberapa kelas (25% sekolah) meskipun setiap mengajar mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang hal ini.

Ketiga, ketidakhadiran guru menjadi masalah utama karena secara langsung mempengaruhi belajar tidaknya siswa di sekolah. Pada kunjungan mendadak ke sekolah-sekolah teladan, diketahui bahwa 25 persen kelas tidak ada gurunya dan 17 persen guru tidak datang ke sekolah. Analisis kami menunjukkan bahwa ketidakhadiran guru berkorelasi positif dengan status guru, guru laki-laki, dan tingkat kontrol manajemen sekolah yang rendah.

Dengan kata yang lain seorang guru honorer dapat lebih sering mengajar. Sebuah Analisis dari kami juga dapat menunjukkan bahwa seorang guru yang dapat dievaluasi oleh seorang kepala sekolah juga cenderung lebih dapat terlibat di dalam sekolah. Oleh karena itu, memastikan pengawasan dan pengawasan guru dapat mengurangi ketidakhadiran guru.